Dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media Presiden Joko Widodo mengutarakan gagasannya untuk mempersiapkan tempat untuk permukiman warga umum.
Hal tersebut dikerjakan dengan jual tempat ke warga umum seluas 30.000 hektare dari keseluruhan tempat 180.000 hektare.
Hal tersebut dapat jadi satu diantara pilihan permodalan buat ibu kota baru. Presiden mengatakan harga jualnya harus dibikin dapat dijangkau.
Kepala negara menganalogikan bila contohnya saja jual sejumlah Rp2 Juta per mtr. persegi, pemerintah sebenarnya bisa memperoleh Rp600 Triliun.
Nilai itu termasuk masih dapat dijangkau jika dibanding pada harga tanah di tepian Jobodetabek saja telah Rp5 Juta-an.
Tetapi yang butuh diingat ialah tempat ini tidak di jual pada pengembang. Penjualan tanah dengan cara langsung pada warga ini agar menahan spekulan.
Pemerintah akan membuat tubuh otoritas untuk pembangunan ibu kota ini, terhitung mengatasi penjualan tempat pada warga. Kriteria yang lain ialah harus dibuat sepanjang dua tahun.
Kamar Dagang serta Industri (Kadin) Kalimantan Timur juga memandang masalah harga, jangan pernah harga begitu harga kulkas mahal atau begitu murah.
Jika begitu mahal susah laris jika begitu murah jadi bahan pertaruhan, papar Wakil Ketua Umum Kadin Kalimantan Timur Bagian Investasi Alexander Soemarno.
Diluar itu, menurut Alex masih ada beberapa proses penjualan tempat yang butuh didetailkan.
Contohnya saja apa nanti pemerintah yang akan mengembangkannya kemudian baru saja dijual ke warga atau mungkin nanti akan ada kontraktor yang lakukan pematangan serta menjualnya pada warga.
Prosesnya masih kurang detail. apa kelak warga yang akan membuat sendiri, atau harus gunakan pengembang yang dipilih.
Penetapan tempat ibu kota sudah didasarkan pada analisis mendalam yang dikerjakan oleh Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas).
Presiden sudah menindaklanjuti dengan mengirim surat gagasan perpindahan ibu kota itu pada DPR RI. Seterusnya, DPR RI akan harga sepatu bola membuat Panitia Spesial (Pansus) yang akan mengulas semua hal mengenai gagasan pemerintah itu. Diantaranya, yaitu membuat payung hukum.
Payung hukum yang pas dipakai untuk memperkuat perpindahan ibu kota ke propinsi Kalimantan Timur jadi ibu kota pemerintahan baru memang masih memetik pembicaraan.
Sampai sekarang belumlah ada ketetapan atau ketentuan sah sebagai landasan dimulainya gagasan perpindahan itu.
Menyikapi hal itu, Gubernur Kalimantan timur Isran Noor menjelaskan, sesuai dengan opini beberapa pakar serta ahli hukum tata negara karena itu payung hukum yang memperkuat kebijaksanaan serta penentuan ibukota negara harus lewat ketetapan atau ketentuan
留言列表
