iteknologi的部落格

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, menilainya kenaikan pungutan BPJS Kesehatan di daerahnya tidak dapat disetarakan dengan wilayah lain. Kasihan orang, bebannya makin bertambah berat.

Hingga soal ini bakal kami tanyakanlah lebih rinci pada Kementerian Kesehatan tukasnya waktu sesion interviu yang berjalan di gedung tempo hari sore.

Klemen menuturkan, Pemerintah Propinsi Papua lekas bekerjasama dengan pemerintah pusat lewat kementerian berkaitan terkait ide kenaikan pungutan BPJS Kesehatan itu.

Pengaturan itu penting dilaksanakan supaya ke depan ada jalan keluar yang baik hingga keperluan orang bisa dikedepankan paling utama untuk orang.

Kenaikan pungutan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 didasarkan pada Ketentuan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang menampung pergantian pungutan program Agunan Kesehatan Nasional.

Pungutan peserta Pekerja Bukan Penerima Gaji (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) kelas I naik dari mulanya Rp 80 ribu jadi Rp 160 ribu, kelas II naik dari Rp 55 ribu jadi Rp 110 ribu, serta kelas III dari Rp 25. 500 jadi harga triplek Rp 42 ribu.

Menurut hasil kesamaan di antara data penggabungan nasional semester I 2018 yang diputuskan Dirjen Dukcapil dengan data Masterfile BPJS Kesehatan di lokasi Papua di peroleh 2. 134. 695 jiwa data by name by address masyarakat Papua dengan NIK yang tidak mempunyai agunan kesehatan.

Dari data itu, di peroleh 1. 551. 101 jiwa Orang Asli Papua (OAP) yang mempunyai status tidak kerja serta data itu diberikan seluruh ke Dinas Sosial lewat BA serah terima data nomor 31/BA/Wil-XII/0419 tanggal 22 April 2019.

Awalnya, ide kenaikan pungutan BPJS Kesehatan dipersoalkan dalam rapat dengar saran di Komisi IX DPR waktu diberi pertanyaan oleh narasumber ini hari.

Rapat di hari Rabu lalu yang berjalan sampai 13 jam serta diteruskan pada esok harinya mempermasalahkan pilihan pemerintah tutup defisit instansi dengan harga pipa kenaikan premi itu.

Direktur Kajian Center of Reform on Economy atau Core, Piter Abdullah, awalnya mengharap kalau jalan keluar atas defisit BPJS Kesehatan dapat lekas diperoleh.

Lewat cara pribadi dia menilainya kenaikan pungutan dapat berpengaruh negatif pada daya beli yang berbuntut pun pada perlambatan mengonsumsi.

Turunkan defisit BPJS tidak cukup dengan menambah pungutan. Dapat dengan menaikkan kepatuhan pembayaran pungutan, kurangi mental hazard rumah sakit serta dokter supaya service BPJS betul-betul sesuai dengan yang diperlukan pungkasnya.